Pemprov Kaltim dinilai Keliru, Berikut Beberapa Catatan Pengamat Hukum

Abdul Rahman 19-Jun-21 22:52:08 Kategori Hukum, Pendidikan Dibaca 726 Kali

Kompak.id, Samarinda – Menanggpi polemik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan Yayasan Melati Samarinda, Pengamat hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah  angkat bicara. Dia menilai langkah Pemprov keliru dalam menyikapi putusan MA  dan Yayasan Melati

“Pertama, putusan Kasasi (Nomor 64 K/TUN/2016) maupun PK (Nomor 72 PK/TUN/2017), secara tegas menolak permohonan Yayasan Melati.,” katanya saat dihubungi Kompak.id, Minggu (19/06/2021)

Lebih lanjut, artinya putusan dalam perkara ini sudah final (inkracht), yang berarti tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Dalam putusan Kasasi dan PK tersebut, MA setidaknya mengurai dua hal secara eksplisit, yakni : satu, menolak permohonan Yayasan Melati, dimana menurut MA, baik secara judex facti maupun judex juris, putusan PN, PT, hingga Kasasi sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapannya. Dua, MA menegaskan bahwa pemegang hak pakai tanah di lokasi tersebut adalah Pemprov Kaltim, sedangkan Yayasan Melati hanya bersifat pinjam pakai. Oleh karena itu, SK Gubernur Nomor 180/K.745/2014 yang mencabut status pinjam pakai Yayasan Melati itu, sudah sesuai dengan prosedur.

“Kedua, berdasarkan putusan Kasasi dan PK itu, semestinya Yayasan Melati yang dipersilahkan angkat kaki dari lokasi itu, bukan malah pihak SMA 10,” jelas Castro sapaan akrabnya

Kemudian, sebab secara hukum, pemegang hak pakai tanah adalah Pemprov Kaltim. Dalam posisi ini, seharusnya Pemprov Kaltim memberikan prioritas penggunaan lokasi dan faslitas kepada SMA 10, mengingat urgensinya sebagai sarana pendidikan. Tapi anehnya, kenapa justru pihak Yayasan Melati yang bersikeras memindahkan sekolah dari lokasi, bahkan dengan cara yang diduga merusak fasilitas sekolah. Ketiga, pengrusakan terhadap fasilitas sekolah ini, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni. Bisa disangkakan dengan delik pidana pengrusakan barang milik orang lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP. Ancaman pidananya paling lama 2 tahun 8 bulan. Jadi untuk memberikan efek jera, mestinya hal ini diproses secara hukum, tidak boleh didiamkan. Sebab tiada seorangpun diperboleh merusak barang orang lain, terlebih fasilitas sekolah yang merupakan miliki publik. Mendiamkan peristiwa ini, justru akan menjadi preseden buruk kedepannya.

“Keempat, yang lebih aneh bin ajaib lagi adalah sikap Pemprov dan jajarannya yang cenderung diam. Ini tentu sangat kita sayangkan. Sebagai pemegang hak pakai tanah, harusnya Pemprov mengambil alih kendali,” terangnya

Dia menambahkan, termasuk menghalangi serta mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mencoba merusak aset dan fasilitas milik negara. Kecuali memang Pemprov tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap perkara yang menimpa SMA 10 ini.

“Oleh karena itu, Pemprov harus tegas dan punya keberpihakan. Sebab perkara ini tidak hanya sekedar tanah dan aset semata, tapi menyangkut masa depan pendidikan di kaltim, masa depan anak-anak kita semua,” tutupnya. (Oke)

Related Post