Sikap Pejabat Pemprov Membingungkan Usai Gugatan Yayasan Melati Tertolak

Admin21 18-Jun-21 01:48:46 Kategori Berita Utama, Hukum Dibaca 412 Kali

Kompak.id, Samarinda - Gugatan Yayasan Melati terhadap Pemprov Kaltim melalui gubernur terkait pencabutan hak pakai lahan telah berakhir. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam amarnya menolak gugatan pihak yayasan. Seperti Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 64 K/TUN/2016, tanggal 18 April 2016 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2017 Tanggal 8 Juni 2017 yang pada amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan pihak yayasan.

Baca Juga:

Menurut Yayasan Melati, SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pencabutan hak pakai atau penggunaan tanah milik seluas 122.545 m² (12,25 hektar) tersebut, dinilai Yayasan Melati tidak berasalan. Sebab selama ini yayasan telah menggunakan sesuai peruntukkannya, yakni dengan membangun Kampus Melati atau Kampus SMA Plus yang terdiri dari Sekolah PAUD Melati, SMP Plus Melati, SMK Plus Melati, SMA Plus Melati, asrama, auditorium, perpustakaan, laboratorium, gedung kesenian, kolam renang, dan faislitas lainnya. Dengan demikian, yayasan menilai telah mempergunakan, memelihara dan merawat lahan itu dengan baik sebagaimana kerja sama yang disepakati.

Usai gugatan ditolak hingga putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (incracht), publik bertanya, apa alas hukum saat ini sehingga Yayasan Melati masih menempati, menggunakan, memakai lahan Pemprov Kaltim tersebut? Apakah status lahan pinjam pakai itu  masih berlaku? Sayangnya sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim belum dapat memberikan kepastian hukumnya.

“Maaf saya tidak begitu tahu, saya di BPKAD belum lama,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Muhammad Sa’duddin.

Ketidaktahuan Sa’duddin tersebut dikarenakan persoalan pencabutan pinjam pakai ke Yayasan Melati dari Pemprov Kaltim bukan sebuah proses biasa. Karena, kata dia, sejauh ini sengketa kerja sama itu telah berproses di pengadilan.

“Kalau itu proses biasa mungkin kami bisa tahu. Tapi karena sudah berproses di pengadilan yang lebih tahu adalah biro hukum. Ini terkait apa isi amar putusan secara lengkap. Mohon maaf ya,” kata Sa’duddin menjelaskan.

Begitu pula dengan status kerja sama antara Yayasan Melati dan Pemprov Kaltim dalam pemanfaatan atau pemakaian lahan di Loajanan Ilir tersebut, apakah turut berakhir?

“Saya tidak tahu masalah kerja samanya, yang lebih tahu Dinas Pendidikan,” kata Sa’duddin.

Pasca putusan MA, bagaimana status pinjam pakai Yayasan Melati yang gugatannya tertolak? Atas saran Sa’duddin, media ini kemudian mengkonfirmasi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Rozani Erawadi.

“Silakan ditanyakan kepada BPKAD mengenai hal tersebut,” jawab Rozani melalui aplikasi percakapan, kemarin. (woy)

Related Post