Kepala BPKAD: Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2020 Sudah Sesuai Aturan

Admin21 15-Jun-21 20:05:33 Kategori Berita Utama Dibaca 199 Kali
Kompak.id, Samarinda - Diberlakukannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 mendapatkan sorotan dan kritikan dari anggota DPRD Kaltim. Menurut kalangan legislator Kaltim, Pergub tentang tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggung jawaban belanja bantuan keuangan pemerintah daerah tersebut dinilai menghambat penyaluran bantuan ke masyarakat yang berdampak pada lemahnya serapan anggaran. 

Meski muncul penolakan hingga tuntutan pencabutan dari anggota DPRD Kaltim, belum ada alasan hukum atau dasar yuridis dari DPRD Kaltim terhadap penolakan tersebut. Termasuk unsur pimpinan DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji yang dikonfirmasi media ini sejak malam kemarin terkait ada atau tidaknya dasar yuridis dari penolakan tersebut juga tidak memberikan tanggapan. Menurut kalangan DPRD selama ini pergub itu sangat membatasi anggota DPRD dalam merealisasikan aspirasi masyarakat. 

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi pun mengaku belum mengetahui apakah Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang menyebutkan bantuan keungan kepada masyarakat minimal senilai Rp2,5 miliar itu bertentangan dengan aturan di atasnya seperti Peraturan Pemerintah atau Permendagri, sehingga layak untuk dicabut atau direvisi. 

"Saya tidak tahu persis, tanya Kepala BPKAD," katanya menjawab konfirmasi media ini, Selasa (15/6/2021). 

Sementara Kepala BPKAD Kaltim, Muhammad Sa'duddin yang dikonfirmasi kemudian melalui aplikasi percakapan teks menjelaskan, Pergub Nomor 49 Tahun 2020 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang memayunginya. 

"Tidak bertentangan bahkan sesuai dengan permendagri baik permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah maupun Permendagri 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021," katanya menjelaskan. 

Dengan adanya pergub itu, kata dia, pengendalian internal dapat lebih efektif. Namun Sa'duddin enggan menanggapi penolakan anggota DPRD Kaltim terhadap pergub tersebut yang tidak beragumentasi hukum.  

"Kalau itu (penolakan) mungkin relatif menurut pendapat masing-masing. Kalau kami menganggap pergub itu bagus sebagai pengendalian intern," ujar Sa'duddin menegaskan. 

Meski begitu, evaluasi terhadap pergub, menurut Sa'duddin akan dilakukan. Namun, revisi masih akan menyesuaikan. 

"Tergantung hasil evaluasi apakah kondisi yang mendasari masih tetap atau berubah. Contoh untuk sebentar lagi akan ada Permendagri penyusunan APBD 2022, tentunya dilihat lagi apakah pergub masih sesuai atau harus disesuaikan," jelas Saduddin memungkasi. (woy)

Related Post