Jadi Kewenangan Pusat, Bagaimana Nasib Dana Jamrek dan Pascatambang Senilai Rp1,69 Triliun di Kaltim?

Admin21 03-Jun-21 14:43:03 Kategori Berita Utama Dibaca 141 Kali

Samarinda, Kompak.id.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak berwenang mencairkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sejak kewenangan izin pertambangan batubara ditarik ke pemerintah pusat. Pada tahun 2019, nilai jaminan tersebut telah mencapai Rp1,69 triliun.  Memang sebelumnya, berdasarkan Surat Gubernur Kaltim Nomor 503/3098/DPMPTSP-IV/2018 tanggal 16 Juli 2018, penandatanganan termasuk secara elektronik izin dan non izin bidang usaha yang menjadi kewenangan Gubernur serta penandatanganan pencairan dana jaminan reklamasi/jaminan pascatambang/jaminan kesungguhan dilimpahkan secara penuh kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) Kaltim.

Puguh Harjanto Kepala DPMPTSP Kaltim kepada media ini mengatakan, kewenangan yang diberikan gubernur kepada DPMPTSP sempat ditarik oleh gubernur dan dikemudian dikembalikan lagi.

“Perkembangannya kewenangannya ditarik lagi ke gubernur. Sampai dengan Maret 2021 baru dikembalikan ke PTSP. Namun kewenangan sektor tambang sudah tidak didelegasikan lagi. Karena sudah menjadi kewenangan pusat,” kata Puguh belum lama ini.

Dengan demikian, Puguh mengaku masih akan berkonsultasi dengan Kementerian ESDM terkait dan jaminan reklamasi dan pascatambang.

Sementara Ketua Fraksi PKB di DPRD Kaltim, Syafruddin meminta agar Pemprov Kalimantan Timur mendesak agar pemerintah pusat memanfaatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang untuk program reboisasi di Kalimantan Timur.

“Setidaknya mengambil langkah untuk mendesak agar pusat memanfaatkan dana jaminan reklamasi untuk program reboisasi terhadap lahan eks tambang terutama lubang-lubang yang menganga bekas tambang,” kata Syafruddin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan jaminan atas kegiatan pertambangan batubara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun anggaran 2019, terdapat jaminan berupa bank garansi yang habis masa berlakunya mencapai Rp630 miliar dan senilai USD 1.614.236,36. Sehingga auditor negara meminta agar jaminan itu diperpanjang atau dicairkan untuk mereklamasi lubang tambang dengan menunjuk pihak ketiga.  Dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim disebutkan, kas yang dibatasi pengunaannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 mencapai Rp1,695 triliun yang merupakan jumlah dari Jaminan Kesungguhan, Reklamasi dan Pascatambang. Nilai tersebut  telah direviu oleh Inspektorat. (woy)

Related Post