Kompak.id, Tenggarong – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-4 dengan tema “Human Security” di Aula BPU Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Sabtu (26/4/2025).
Dalam urainnya, Reza Fachlevi mengatakan, human security (keamanan manusia) menekankan pentingnya keamanan manusia sebagai fondasi demokrasi lokal yang sehat. Sehingga kata dia, demokrasi daerah harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Demokrasi yang kuat harus menjamin keamanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan politik,” ujarnya saat membuka acara yang dihadiri tokoh agama, pemuda, dan warga setempat.
Reza yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD itu melanjutkan, desentralisasi sejak UU No. 22/1999 menjadi landasan demokrasi lokal, partisipasi aktif masyarakat penting untuk mengawal kebijakan, dan semua elemen harus terlibat dalam proses perubahan.
“Demokrasi akan kuat jika semua pihak merasa bertanggung jawab,” pungkas Reza.
Konsep human security atau keamanan manusia menekankan perlindungan individu dari berbagai ancaman non-militer seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan pelanggaran HAM, bukan hanya ancaman keamanan tradisional. Hal ini disampaikan oleh Endro S Efendi, alumnus Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI yang hadir dalam giat tersebut.
Berdasarkan laporan UNDP 1994, Endro menjelaskan tujuh dimensi human security:
- Ekonomi: Jaminan akses pendapatan stabil, Pangan: Ketersediaan makanan bergizi
- Kesehatan: Perlindungan dari penyakit dan akses layanan kesehatan
- Lingkungan: Penanggulangan degradasi lingkungan dan bencana
- Pribadi: Perlindungan dari kekerasan fisik
- Komunitas: Harmoni sosial dan pencegahan konflik
- Politik: Jaminan hak-hak politik
“Human security berbeda dengan konsep keamanan tradisional karena fokusnya pada individu, bukan negara,” tegas Endro.
Sehingga Endro menyebutkan sejumlah syarat terwujudnya human security di tingkat lokal yakni adanya peran aktif masyarakat.
“Masyarakat perlu berperan dalam dalam pengambilan keputusan lokal, peningkatan kesadaran hak-hak dasar, kerja sama komunitas menciptakan lingkungan harmonis,” ujar Endro.
Giat yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Jujun dan Kepala Desa Loa Kulu Kota, Muhammad Rizali itu ditutup dengan sesi tanya jawab atau dialog. Dalam sesi terakhir ini, peserta tampak antusias dengan munculnya banyak pertanyaan kepada narasumber. (*)