Kompak.id, Tenggarong — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari kualitas politik yang dijalankan. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 bertema Keterkaitan Politik dan Kesejahteraan Sosial yang digelar di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tabang, Rabu (30/7/2025).
Menurut Reza, kebijakan politik yang berpihak pada rakyat merupakan kunci terciptanya keadilan sosial. Politik yang sehat, ujarnya, akan melahirkan keputusan yang bermartabat dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Kesejahteraan sosial itu hasil dari kebijakan politik, maka politik adalah kepada siapa kita berpihak,” tegas Reza.
Ia menambahkan, kesejahteraan mustahil terwujud bila politik dijalankan tanpa etika dan tanpa keberpihakan kepada rakyat.
“Kalau politik dan keputusan politik yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka masyarakat yang menderita, dan tentu kesejahteraan tidak terwujud,” lanjutnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong perlunya pemerataan pendidikan politik hingga ke pelosok desa. Menurutnya, pemahaman politik yang benar adalah hak setiap warga negara.
“Pendidikan politik juga menjadi hak setiap warga. Sehingga saya ingin masyarakat pedesaan juga memahami politik secara benar,” ujarnya.
Ia menyebut, politik bisa memberi manfaat besar jika dijalankan dengan niat menciptakan kesejahteraan. Sebaliknya, politik yang disalahgunakan justru membawa dampak buruk bagi masyarakat.
“Politik itu bisa baik dan buruk. Baik kalau menciptakan kesejahteraan masyarakat, buruk kalau sebaliknya,” tegas Reza.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir akademisi dari Universitas Mulawarman, Mohammad Ridwan, sebagai narasumber. Ia memaparkan bahwa hakikat politik adalah mewujudkan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Politik seperti busuk, itu mereka yang tidak tahu ruhnya. Kemerdekaan kita tidak lepas dari politik. Proses kerja-kerja politik. Mau membangun pendidikan, membangun jalan dan jembatan, membangun ekonomi, itu proses politik,” kata Ridwan.
Ia juga menekankan bahwa visi dan tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi tidak bisa dicapai tanpa proses politik yang sehat di lembaga-lembaga demokratis.
“Dalam Bahasa Arab politik disebut siasah. Siasah itu artinya politik. Kita tidak mungkin membangun negeri jika negara kita tidak aman, dan aman ini hasil politik. Visi negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Semua itu melalui sistem demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu politik,” pungkas Ridwan. (*)