Kompak.id, Tenggarong – Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi meminta supaya pemerintah harus terus menjunjung kebebasan sipil, meliputi kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, demi terwujudnya Kaltim yang kondusif. Perkecualian adalah untuk kebebasan sipil yang berpotensi menggoyahkan Pancasila.
Penegasan tersebut disampaikannya saat mengisi kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 dengan tema “Hak Warga Negara dalam Pemilu” di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Jumat (28/2/2025).
Pejuang politik dari Partai Gerindra itu menekankan, untuk mewujudkan indeks demokrasi dengan hasil yang lebih baik diperlukan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, LSM dan media massa.
Demokrasi dalam pembangunan politik di Indonesia, kata dia, dilatarbelakangi karena demokrasi adalah nilai-nilai politik yang disepakati mampu menjamin tersalurnya pertisipasi politik rakyat seperti pemilu. Dalam pandangan banyak orang muncul asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi melalui pemilu. Namun, dengan situasi bonus demografi seperti saat ini, maka peran pemuda dalam melanjutkan demokrasi sangat penting untuk menentukan nasib demokrasi Indonesia di masa mendatang.
“Tapi baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya. Karena, generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Generasi muda itu harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, dan semangat nasionalisme,” kata pria yang akrab disapa Reza itu.
Sebagai politikus muda, Reza yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini juga dihadirkan narasumber dari dewan pakar dari Partai Gerindra Kutai Kartanegara, Guswantri. Menurutnya, partisipasi rakyat dalam pemilu tentulah sangat dibutuhkan oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis.
Pendidikan politik rakyat, menurut Guswantri merupakan unsur yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena hal itu berguna untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat. Namun demikian, pada dataran praksis, upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis tidak sedikit mengundang perdebatan, menyangkut strategi pengembangannya.
Narasumber berikutnya Adhi Gustiawarman. Pengamat politik daerah ini menyinggung pluralitas di dalam masyarakat. Dalam iklim masyarakat yang pluralis seperti masyarakat Indonesia, menurutnya nilai-nilai demokrasi dapat dianggap sejalan dengan kenyataan alamiahnya. Mendorong adanya upaya modernisasi.
Hal ini ia tekankan agar diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam pembangunan politik. Karena itu, selagi memberikan alternatif pemecahan terhadap potensi disintegrasi yang selalu terkandung dalam semua masyarakat pluralis, demokrasi perlu di tempatkan pada garda depan wacana pembangunan politik.
Di akhir penyampaian dari para narasumber, giat penguatan demokrasi ini dilanjutkan dengan sesi dialog atau tanya jawab. Sejumlah pertanyaan terlontar dari warga yang hadir dengan antusiasme tinggi. (*)