Kompak.id, Tenggarong – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mengajak masyarakat aktif mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dalam kegiatan Dialog Rakyat yang digelar di Desa Muara Ritan, Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menjadi wadah partisipatif untuk memastikan anggaran publik dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
“Anggota DPRD mempunyai tiga fungsi, dua di antaranya penganggaran dan pengawasan APBD. DPRD tidak hanya terlibat dalam pembahasan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran yang disetujui dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Reza dalam pertemuan tersebut.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pengawasan anggaran tak hanya bertumpu pada DPRD. Ia mendorong keterlibatan publik sebagai bagian dari sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
“Kami juga mendukung adanya transparansi agar masyarakat dapat ikut memantau dan mengawasi anggaran dan pelaksanaannya di lapangan,” tambah Reza.
Dialog tersebut juga menjadi ruang bagi warga menyampaikan aspirasi. Sejumlah pertanyaan mencuat dari masyarakat terkait proyek-proyek infrastruktur dan sektor pendidikan yang dianggap belum maksimal dari sisi penganggaran maupun pelaksanaan di lapangan.
“Oleh karena itu masyarakat berperan penting dalam pengawasan. Kami mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi anggaran. Pembangunan yang berjalan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan jika ada ketidaksesuaian, kami siap menindaklanjuti,” ujarnya lagi.
Reza berharap, kegiatan dialog seperti ini dapat menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih transparan, responsif, dan merata di Kalimantan Timur.
Dialog ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara Reza Fachlevi dan lebih dari seratus warga yang hadir. Aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat langsung direspons sebagai bagian dari proses pengawasan yang terbuka dan berkelanjutan. (*)