Kompak.id, Samarinda — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim terkait persoalan infrastruktur, ketimpangan layanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran daerah, Senin (4/8/2025) sore.
Koordinator aksi, Aspriatin, menyoroti kondisi jalan yang rusak parah di Mahakam Ulu dan Kutai Barat sebagai bukti ketimpangan pembangunan. Ia juga menegaskan minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kutai Timur menjadi cerminan gagalnya pemerintah menjamin hak dasar masyarakat.
“Jalan rusak, sekolah tidak layak, rumah sakit minim fasilitas. Ini bukan soal anggaran, tapi soal kemauan politik. Pemerintah gagal menjamin hak dasar rakyat,” tegasnya dalam orasi.
Massa aksi juga mengkritik lambannya penanganan kasus lubang tambang yang telah menewaskan 54 orang di Kalimantan Timur. Mereka menuding perusahaan tambang dan aparat penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan persoalan lingkungan dan keselamatan warga.
Selain itu, massa turut mengangkat isu dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) senilai Rp100 miliar. Nama Sekretaris Daerah Kalimantan Timur disebut dalam dugaan tersebut.
“Kami menuntut transparansi dan proses hukum yang jelas atas dugaan korupsi dana DBON. Jangan ada pembiaran,” ujar Aspriatin.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, turun langsung menemui massa. Ia menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemprov, di antaranya penganggaran Rp250 miliar untuk pembangunan jalan beton dari Tering ke Mahakam Ulu yang ditargetkan selesai akhir 2025.
“Kami juga sudah mendistribusikan 68 ton beras ke Mahulu untuk menekan harga bahan pokok,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Pemprov berencana membangun delapan unit SMA dan SMK baru. Sementara di bidang kesehatan, Seno mengakui masih ada kekurangan lebih dari 1.200 tenaga medis, khususnya di daerah terpencil.
“Pembangunan Puskesmas Tipe C dan rumah sakit baru sedang kami siapkan untuk tahun depan,” tambahnya.
Meski telah mendapat penjelasan, massa HMI menilai belum ada langkah konkret yang dijalankan pemerintah. Mereka memberikan waktu satu pekan kepada Pemprov Kaltim untuk menunjukkan realisasi atas tuntutan yang disampaikan.
“Kami tunggu bukti, bukan sekadar janji,” tegas Aspriatin di akhir aksi. (Ain)