Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
BERITA UTAMA

Sediakan Jasa Pandu Kapal dari Perairan Samarinda ke Muara Muntai, Kelompok Masyarakat Protes Pelindo

Angkutan batubara di perairan Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kompak.id, Samarinda – PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 Samarinda secara resmi menyatakan bahwa seluruh aktivitas pemanduan dan penundaan kapal di wilayah Desa Muara Muntai Ilir, Kutai Kartanegara, telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan menanggapi situasi terkini yang berkembang di lokasi tersebut.

Captain Suparman, General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, menjelaskan bahwa operasional tersebut berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 225 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pelindo. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 244 Tahun 2021 yang menetapkan kawasan perairan wajib pandu di wilayah tersebut.

“Kami menjalankan mandat untuk melayani jasa pemanduan kapal di wilayah yang mencakup Perairan Pelabuhan Samarinda hingga Muara Muntai, termasuk area sekitar Jembatan Martadipura, Muara Jawa, dan Kuala Samboja,” tegas Suparman seperti dilansir antaranews.com.

Sebagai bagian dari proses transparansi, Pelindo telah menyelenggarakan sosialisasi pada 22 Mei 2025 yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Hasil dari pertemuan tersebut menetapkan tanggal 9 Juni 2025 sebagai hari pertama pelaksanaan operasional.

Namun upaya persiapan yang dimulai sejak 8 Juni 2025 menemui kendala akibat aksi protes dari sekelompok masyarakat. Menanggapi hal ini, Pelindo memutuskan untuk menarik sementara timnya dari lokasi. “Keputusan ini kami ambil demi menjaga keselamatan seluruh pihak, sambil menunggu situasi yang lebih kondusif,” jelas Suparman.

Pelindo menegaskan komitmennya untuk terus mematuhi semua regulasi yang berlaku, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dalam setiap operasionalnya. Perusahaan pelabuhan ini juga menyatakan kesiapannya untuk terus berdialog dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah setempat, guna mencari solusi terbaik.

Operasi pemanduan kapal ini pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan standar keselamatan pelayaran di perairan Kalimantan Timur. Pelindo berharap dapat segera memulai layanan secara penuh setelah semua pihak menemukan titik kesepahaman. (*)

Related posts