Kompak.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, mengakui program pendidikan gratis atau Gratispol masih belum mampu menanggung seluruh biaya pendidikan masyarakat. Terutama untuk sekolah swasta tingkat SMA/SMK, kebijakan tersebut belum bisa dirasakan penuh karena keterbatasan anggaran pemerintah.
Menurut Fadly, saat ini pemerintah baru bisa memberikan subsidi sebagian biaya sekolah. Sementara kebutuhan lainnya masih ditopang dengan iuran dari siswa.
“Ya di anggaran APBD perubahan nanti akan dibahas secara detail. Kalau sekarang kan masih menggunakan anggaran tahun kemarin. Nanti akan diperbaharui,” jelas Fadly, Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan, anggaran Gratispol yang ada saat ini masih bersumber dari APBD tahun sebelumnya. Jumlahnya terbatas, namun pada tahun 2026 direncanakan akan meningkat sehingga seluruh biaya pendidikan bisa tercakup.
“Jadi misalnya kebutuhan Rp300 ribu, pemerintah baru mampu Rp150 ribu, maka sisanya boleh diambil dari iuran siswa. Seperti itu skemanya,” sambungnya.
Meski demikian, Fadly menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen agar program ini tetap berjalan walaupun dengan dana terbatas. DPRD, kata dia, juga sudah memberikan keterangan kepada sekolah swasta agar tetap diperbolehkan menarik iuran dalam batas tertentu demi menjaga keberlangsungan operasional.
“Kami minta masyarakat memahami kondisi ini. Pemerintah tidak tinggal diam, justru sedang mengupayakan agar pada 2026 semua bisa tertutup penuh,” tegasnya.
Ia juga optimistis, dengan sinergi semua pihak dan dukungan anggaran yang memadai, program pendidikan gratis di Kaltim benar-benar bisa terwujud.
“Kalau ada kerja sama semua stakeholder, bukan tidak mungkin Gratispol menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan dirasakan merata,” pungkasnya.