BALIKPAPAN – Pembangunan desa harus menjadi ujung tombak dan paling diutamakan. Hal itulah yang mencuat dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kaltim dengan berbagai unsur terkait pemerintahan desa di Balikpapan, Selasa (18/7) tadi.
Rapat dihadiri unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltim, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan Persatuan Persangkat Desa Indonesia (PPDI).
Dalam kesempatan itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kaltim Sumali berharap ada peningkatan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Kaltim untuk pemerintahan desa.
Dikatakan, selama ini bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim hanya Rp 50 juta per desa. “Kalau bisa bantuan ini dinaikkan sampai Rp 1 miliar per desa,” tutur Sumali yang juga kepala Desa Loa Lepu, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara ini.
Dikatakan, Kaltim memiliki 841 desa. Jika dana untuk desa diberikan Rp 1 milliar per desa, berarti ada Rp 841 miliar yang dibutuhkan. “Kecil saja dibandingkan dana Kaltim sebesar Rp 20 triliun,” tuturnya.
Ia juga berharap, regulasi tata kelola pemerintah desa juga kembali diatur dengan baik agar ada kemandirian. “Selama ini desa diberi uang, cuma sudah dipilah. Perlu ada Perda bagaimana pengaturan tata kelola keuangan berdasarkan kondisi desa masing masing. Selama ini ibaratnya kepala dilepas tapi ekor dipegang. Sehingga banyak dana tidak sesuai dengan kebutuhan desa,” bebernya.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Akhmed Reza Fachlevi S.Sos sangat menyambut baik usulan para kepala desa yang hadir dalam rapat kerja ini. “Pembangunan di desa harus menjadi prioritas. Inilah yang secara bertahap akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim,” sebut Reza.
Terkait besarnya anggaran yang diperlukan, Reza menyampaikan, jika anggaran memungkinkan tentu tidak masalah. “Nanti akan kita bicarakan dengan Pemprov Kaltim. Usulan ini tentu sangat baik dan tujuannya demi kemajuan pembangunan di desa,” imbuhnya.
Selain bantuan dana, Reza juga menyampaikan, perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur. Untuk itu, sementara dana pembangunan ditingkatkan, ia juga berharap SDM aparatur desa juga didongkrak, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan.
“Pemprov juga sudah berupaya membantu desa dengan program smart village. Harapannya pemerintahan desa nanti sudah menerapkan teknologi untuk pelayanan desa,” pungkasnya. (*)