Kompak.id, Samarinda – Dewan Pengurus Pusat Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025–2029 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di aula ruhui rahayu kantor gubernur Kaltim, Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum baru untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit mandiri di Kaltim.
Ketua terpilih FPKS Kaltim, Asbudi menegaskan komitmen FPKS untuk terus membantu petani mengatasi berbagai kendala, seperti yang telah dilakukan FPKS selama ini
“FPKS sudah 9 tahun berdiri dan independen, Alhamdulillah selama ini banyak yang sudah kita perjuangkan untuk membantu petani,” ujarnya Sabtu (17/5/2025).
Asbudi mengatakan FPKS sejauh ini bertugas mengawal akses bibit sawit bersertifikat yang mudah bagi petani, memperjuangkan pembangunan pabrik CPO di tiap kabupaten/kota dan Memastikan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang adil bagi petani.
“Kami sudah melakukan penandatanganan MOU untuk mendorong kemandirian petani dalam pemasaran hasil kebun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asbudi menerangkan FPKS memiliki track record yang cukup jelas dalam sikapnya membela petani, antara lain:
- Berhasil mendorong kenaikan harga TBS dari Rp400/kg menjadi Rp900/kg melalui aksi protes tahun 2020
- Masuk dalam tim perumus penetapan harga di Kementerian Pertanian
- Memastikan harga TBS dievaluasi setiap 2 minggu
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan petani dengan data dan argumen konkret,” pungkas ketua FPKS.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji yang turut hadir dalam Pelantikan menekankan pentingnya peran DPP FPKS Kaltim sebagai penghubung antara petani, pemerintah, dan dunia usaha.
“Semoga kepengurusan baru ini dapat bekerja dengan penuh kebersamaan, integritas, dan dedikasi untuk memajukan petani sawit di Kaltim,” ucapnya.
Ia menyebut kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan sumber penghidupan bagi ribuan petani. Namun, berbagai tantangan masih menghadang, seperti fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS), keterbatasan akses pupuk dan bibit unggul, serta persoalan legalitas lahan dan tata niaga.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan sejumlah program melalui Jospol (Jalur Optimalisasi Sektor Pertanian Lokal), yang meliputi hilirisasi industri, modernisasi pertanian, serta fasilitasi legalitas dan sertifikasi ISPO. Selain itu, pemerintah mendorong kemitraan langsung antara petani dan pabrik pengolahan CPO guna menciptakan sistem tata niaga yang adil dan berkelanjutan.
“Kami fokus pada penguatan koperasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR),” jelas Seno Aji.
Wagub juga menyerukan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan agar petani sawit tidak bekerja sendiri, melainkan bersatu dalam gerakan kolektif.
“Kami mengajak seluruh jajaran DPP FPKS, mitra usaha, dan masyarakat untuk bersinergi mewujudkan petani sawit yang mandiri dan sejahtera,” tegasnya.
Dewan Penasehat DPP FPKS, Kasmidi Bulang turut menyampaikan rasa bangganya terhadap DPP FPKS yang selama ini telah berjibaku dalam mengaal kepentingan petani sawit.
Ia menilai FPKS memang seyogyanya diberi ruang untuk lebih bersuara Karena forum ini sejatinya mmbawa suara petani kelapa sawit mandiri untuk disuarakan agar tersampaikan dengan baik kepda pemangku kebijakan.
“Stabilitas harga itu yang paling utama, Alhamdulillah saya melihat FPKS ini terus ikut menyumbangkan diskusi kepada pemerintah dan menjadi penyeimbang yang baik,” tandas Kasmidi.