Kompak.id, Samarinda – Pemangkasan signifikan dana transfer ke daerah dari APBN 2025 memunculkan isu efisiensi yang berpotensi menghambat pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim). Dari total Rp919 triliun, terjadi pengurangan hingga Rp269 triliun.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh menegaskan pihaknya berkomitmen agar pembangunan tidak dikorbankan meskipun berada dalam situasi efisiensi. Ia menekankan proyek infrastruktur akan tetap berjalan, meski harus dilakukan dengan skema bertahap.
“Harus tetap ada proses walaupun bertahap. Jalan yang 100 kilometer, dibangun dulu 50 kilometer, yang penting ada progres dan masyarakat melihat kinerja pemerintah,” tegasnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, semangat bertahap itu akan menjadi strategi utama menghadapi keterbatasan anggaran. Bahkan di tengah isu bahwa pembangunan akan direlakan demi pendidikan atau program lain, Komisi III menilai pembangunan tetap harus berjalan agar masyarakat tidak kehilangan harapan.
“Kami tidak ingin pembangunan berhenti total. Minimal ada yang dikerjakan, sehingga masyarakat bisa melihat pemerintah tetap bekerja untuk mereka,” tambah Abdulloh
Meski demikian, ia mengakui keputusan final mengenai bentuk efisiensi anggaran belum ditetapkan. Penundaan proyek, pengurangan bantuan keuangan dari pusat, atau pemotongan anggaran masih menunggu kepastian lebih lanjut.
“Jadi kami belum berani bahas dulu secara detail, karena keputusan pusat juga belum keluar,” ujarnya.
Sejauh ini, sudah ada dua proyek pembangunan jalan yang dipastikan mengalami penundaan. Yakni di wilayah Ujoh Bilang, Mahakam Ulu (Mahulu), serta akses menuju Bandara APT Pranoto, Samarinda. Penundaan dilakukan dengan pertimbangan masih adanya jalur alternatif lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat.