Kompak.id, Samarinda – DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kalimantan Timur menyambut baik langkah Ketua Umum DPP BKPRMI, Said Aldi Al Idrus yang bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (31/7/2024) lalu.
Pada pertemuan itu BKPRMI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memberikan izin tambang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ketua DPW BKPRMI Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi menilai pertemuan tersebut menjadi momentum yang tepat. Sebab, BKPMRI sebagai salah satu ormas di Indonesia juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan presiden, termasuk kemungkinan diberikan izin pertambangan seperti kepada NU dan Muhammadiyah.
“Kalaupun nantinya BKPRMI diberikan atau ditawari izin pertambangan dari presiden tentu akan sangat dipertimbangkan,” ungkap Ahkmed Reza Fachlevi kepada media di Samarinda belum lama ini.
Pria yang akrab disapa Reza itu juga mengatakan, terdapat sejumlh aktivis di BKPRMI yang berkesempatan mengelola pertambangan batu bara. Sehingga terkait dengan kemampuan dan SDM, juga sudah dapat dipertimbangkan.
“Kalau kemampuan itu sudah ada juga yang berpengalaman di BKPRMI. Tapi tentu ini bukan menjadi pertimbangan utama, ada hal-hal lainnya yang mungkin nanti dibahas di DPP,” tandas Reza.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP BKPRMI Ketua Umum Pusat BKPRMI, Said Aldi Al Idrus
menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji izin tambang tersebut dan belum melakukan diskusi langsung dengan Presiden Jokowi.
“Ya kami memberikan dahulu pada abang tertua NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dahulu barang itu. Kalau paten barang itu baru nanti kami ikut,” kata Said usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7).
Saat ditanya apakah BKPRMI akan mengajukan izin tambang ke pemerintah, Said tidak memberikan jawaban tegas dan hanya memuji kebijakan Jokowi.
“Kami melihat dahulu Muhammadiyah dan NU mengelola. Mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa bagi ormas-ormas Islam, termasuk BKPRMI,” ujarnya.
Sebelumnya, tiga ormas Islam telah menerima izin tambang dari pemerintah. Ketiga organisasi tersebut adalah PBNU, PP Muhammadiyah, dan Persis. Muhammadiyah dan Persis baru saja menyatakan menerima izin tambang beberapa hari terakhir, sementara PBNU telah mendapatkan bekas PT Kaltim Prima Coal milik grup usaha Bakrie di Kalimantan Timur dari pemerintah. (*)