BALIKPAPAN – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kalimantan Timur, Sumali mengapresiasi langkah yang dilakukan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Akhmed Reza Fachlevi S.Sos., yang menginisiasi keterlibatan desa dalam pembangunan jangka panjang di provinsi ini.
“Ini kemajuan yang sangat luar biasa. Kami para kepala desa dilibatkan dengan jajaran Pimpinan Komisi IV DPRD Kaltim dan anggotanya, untuk menyuarakan apa yang diperlukan di desa,” sebut Sumali, di sela Rapar Kerja Komisi IV DPRD Kaltim bersama pihak terkait di Balikpapan, Selasa (18/7) tadi.
Rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim itu juga dihadiri unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Hadir juga unsur dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Sumali berharap, kegiatan rapat kerja melibatkan para kepala desa ini bisa dilakukan berkelanjutan. “Sehingga aspirasi dari para kepala desa dan Badan Perwakilan Desa serta perangkat desa, bisa terakomodasi pada ruang aspirasi di DPRD Kaltim. Selama ini banyak masalah yang kadang tidak terselesaikan hanya dengan dana desa,” bebernya.
Disebutkan, selama ini aparat desa menjadi ujung tombak pembangunan di masyarakat. Ia berharap, dengan pertemuan ini, ada titik terang bagi para kepala desa karena bisa menyuarakan aspirasi pada pimpinan dan anggota DPRD Kaltim terutama komisi IV terkait kebijakan pembangunan pedesaan. “Sehingga, program yang dikeluarkan benar-benar untuk masyarakat desa,” imbuhnya.
Selama ini, kata dia, jarang ada kegiatan dari DPRD Kaltim yang melibatkan aparat desa. “Ini sudah luar biasa. Kami apresiasi Ketua Komisi IV DPRD Kaltim beserta anggota DPRD yang mengundang kami, sehingga bisa menyuarakan suara desa sampai ke Provinsi,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Akhmed Reza Fachlevi S.Sos dalam rapat kerja itu menyebutkan, percepatan pembangunan kawasan pedesaan memiliki peran penting bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan menengah di Kalimantan Timur.
“Apalagi ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Pembangunan perlu ditingkatkan,” katanya.
Disebutkan, Kaltim memiliki 841 desa tersebar di 103 kecamatan. Dari jumlah itu terdapat 17 desa tertinggal, di antaranya di Kabupaten Mahakam Ulu ada 8 desa, Kutai Barat ada 6 desa, Kutai Timur ada 2 desa dan Kabupaten Berau ada 1 desa.
“Oleh sebab itu diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk peningkatan pembangunan desa. Dominasi persoalan desa tertinggal tersebut adalah aksesibilitas kawasan,” pungkasnya. (*)