Kompak.id, Samarinda — Program pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru di Kalimantan Timur (Kaltim) atau Gratispol terus menjadi sorotan publik setelah banyak muncul kisah mahasiswa-mahasiswi Kaltim yang merasakan langsung manfaatnya. Mereka yang sebelumnya hampir menyerah dan berniat mengubur mimpi melanjutkan kuliah akibat keterbatasan ekonomi, kini bisa tetap mengejar pendidikan tinggi berkat hadirnya program unggulan Pemprov Kaltim tersebut.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan bahwa fenomena ini menunjukkan betapa tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan biaya pendidikan. Menurutnya, banyak lulusan SMA di Kaltim yang setiap tahun batal melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Banyak laporan mengenai calon mahasiswa yang membatalkan rencana studi akibat keterbatasan biaya,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Kondisi tersebut, sambungnya, menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan intervensi yang lebih terarah dan efektif. Gratispol pun kembali ia pertegas sebagai program yang memang dirancang untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Tidak sedikit calon mahasiswa yang terpaksa mundur karena UKT. Melalui Gratispol, situasi itu berusaha kami atasi,” kata Seno.
Program Gratispol mulai diterapkan pada 2025 dengan menyasar mahasiswa semester pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dengan menyiapkan anggaran khusus, termasuk rencana perluasan penerima pada 2026 yang akan mencakup mahasiswa semester akhir. Langkah itu diambil agar mahasiswa yang sudah hampir menyelesaikan pendidikan juga tidak terhenti di tengah jalan karena masalah biaya.
Syarat untuk mengakses Gratispol dibuat sederhana agar tidak menyulitkan calon penerima. Mahasiswa cukup memiliki KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun di provinsi tersebut. Skema ini berlaku bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga jangkauan manfaatnya lebih luas dan tidak terbatas pada lembaga tertentu.
Dalam kesempatan itu, Seno Aji juga meminta perguruan tinggi untuk mempercepat proses verifikasi berkas agar tidak menghambat pencairan bantuan.
“Mohon verifikasi segera diselesaikan agar mahasiswa dapat memperoleh manfaat kuliah tanpa biaya,” tegasnya.
Gratispol diyakini menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Program ini diharapkan mampu mengurangi angka putus kuliah akibat kendala ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui generasi muda yang lebih terdidik. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)