Kompak.id, Samarinda — Program bantuan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema GratisPol di Kalimantan Timur belum menunjukkan hasil optimal pada tahun berjalan. Dari total kuota 1.000 penerima yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, realisasi penyerapan hingga akhir November baru mencapai sekitar 10 persen. Angka ini dinilai jauh dari target yang seharusnya dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat kelas bawah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa hingga saat ini baru 100 pemohon yang dinyatakan lolos verifikasi bank dan melangkah ke tahap akad kredit. Seluruh data pemohon yang telah memenuhi syarat tersebut sedang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan administrasi.
“Dari seribu kuota, baru 100 yang masuk dan lolos akad kredit. Seluruhnya dalam proses penerbitan SK,” ungkapnya, Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa program ini sejak awal memang dirancang untuk menghilangkan seluruh beban biaya administrasi yang kerap menjadi hambatan utama bagi MBR saat ingin mengakses KPR bersubsidi. Namun, lambatnya proses pengajuan dari perbankan membuat realisasi di lapangan berjalan tidak sesuai harapan.
Hingga kini, kata dia 40 berkas tambahan masih berada dalam tahap evaluasi karena membutuhkan perbaikan data, sementara sisanya belum masuk akibat minimnya pengajuan dari bank dan pendampingan yang tidak optimal.
Menurut Fitrah, persoalan serapan rendah bukan berasal dari kesiapan anggaran pemerintah daerah, tetapi karena tahapan verifikasi perbankan tidak berjalan cepat.
“Kalau pemohon tidak lolos akad kredit, otomatis tidak bisa menerima subsidi. Kami hanya memproses setelah pihak bank menyatakan mereka memenuhi syarat,” tegasnya.
Dengan serapan yang rendah tersebut, Pemprov meminta bank dan pengembang untuk lebih aktif membimbing calon penerima agar kuota yang sudah disiapkan tidak terbuang percuma. Pemerintah menilai kebutuhan rumah layak masih sangat tinggi, tetapi bantuan tidak akan efektif jika proses awal tidak diperbaiki. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)