Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menempatkan kebijakan penataan tenaga honorer sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi layanan publik di daerah. Di tengah ketatnya ruang fiskal dan kewenangan seleksi yang berada di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Pemprov menegaskan bahwa honorer dengan masa pengabdian panjang akan tetap menjadi prioritas utama dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut bahwa puluhan tahun pengabdian para honorer telah menjadi pilar yang menopang keberlangsungan layanan pemerintahan dari provinsi hingga kabupaten/kota. Karena itu, keberlanjutan mereka dalam struktur birokrasi menjadi bagian penting dari arah kebijakan daerah.
“Tenaga honorer yang memiliki rekam jejak pengabdian panjang akan menjadi prioritas dalam proses pengangkatan PPPK,” kata Rudy, Selasa (2/12/2025).
Rudy menjelaskan bahwa walaupun keputusan kelulusan berada sepenuhnya pada BKN, Pemprov tetap berkewajiban menanggung pembiayaan gaji para pegawai yang lulus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme ini menuntut penataan ulang anggaran secara menyeluruh, sehingga sejumlah pos belanja perangkat daerah harus mengalami efisiensi.
Langkah penataan fiskal ini, lanjut Rudy, bukan hanya respons atas keterbatasan anggaran, tetapi juga bagian dari filosofi besar pembangunan Kaltim. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah diarahkan pada program prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
Di titik inilah kebijakan soal honorer menjadi sangat berkaitan dengan agenda Jospol Kaltim, terutama komponen penguatan layanan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial.
“Seluruh langkah penataan anggaran ini bertujuan menjaga kelangsungan program pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Rudy berharap bahwa pemahaman masyarakat atas kondisi fiskal daerah terus menguat, mengingat pemerintah sedang berupaya keras menyeimbangkan belanja pegawai dengan belanja pembangunan.
Ia optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan, memberi ruang fiskal lebih luas untuk menyelesaikan persoalan honorer sekaligus memperkuat program-program strategis lainnya.
“Dengan demikian, penataan honorer tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari transformasi tata kelola yang sejalan dengan arah,” pungkasnya. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)