Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada penyusunan APBD 2026 tidak akan berdampak pada pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain itu, program pendidikan gratis GratisPol juga dipastikan tetap berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, setelah DPRD Kaltim menyetujui Ranperda APBD tahun anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemprov menyepakati nilai APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun. Angka ini turun signifikan dibanding tahun sebelumnya, sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian menyeluruh pada hampir seluruh pos belanja daerah. Rudy mengakui penurunan kapasitas fiskal ini memaksa pemerintah untuk melakukan koreksi anggaran cukup besar.
“Pemangkasan sebesar Rp6,06 triliun harus dilakukan, dan seluruh perangkat daerah wajib beradaptasi. Namun yang dapat kami tegaskan, TPP bagi ASN maupun P3K tetap aman dan terkendali,” tegasnya, Senin (1/12/2025).
Meski seluruh OPD terdampak penyesuaian, Rudy memastikan bahwa komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik tidak berubah. Menurutnya, negara tetap berkewajiban menjaga stabilitas birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Di saat yang sama, salah satu program strategis yang menjadi perhatian publik, yakni pendidikan gratis GratisPol, juga tetap dilanjutkan tanpa pemangkasan.
“Program GratisPol, insyaallah, tetap berjalan sesuai rencana. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk kemajuan Kaltim,” ujarnya.
Rudy juga mengimbau masyarakat untuk memahami situasi fiskal yang tengah dihadapi daerah. Menurutnya, penetapan APBD 2026 merupakan hasil penyisiran ketat yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.
“APBD Rp15,15 triliun itu telah melalui evaluasi dan perhitungan ulang secara komprehensif. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal,” katanya.
Terkait langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rudy menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat strategi penggalian potensi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi sektor-sektor unggulan.
“Mohon doa. Insyaallah, peningkatan PAD akan kami dorong lebih maksimal ke depan,” ujarnya.
Mengakhiri keterangannya, Rudy memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang ditempuh tidak mengubah arah pembangunan Kaltim. Sebaliknya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi, terutama menjelang kesiapan Kaltim menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
“Komitmen kami untuk masa depan Kaltim teguh dan jelas. Insyaallah, kita siap menyambut IKN pada 2028,” pungkasnya. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)