Kompak.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mengalihkan fokus pemberantasan korupsi ke tingkat akar rumput dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai agen perubahan. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Senin (28/4/2025).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penindakan oleh aparat hukum saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Dibutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar sistem sosial yang tahan terhadap korupsi bisa terwujud.
“Kita ingin membentuk sistem sosial yang resisten terhadap korupsi. Itu hanya bisa dicapai jika warga terlibat aktif, menjadi penggerak dan pelopor budaya integritas,” ujarnya saat membuka kegiatan yang diinisiasi oleh BKPSDM tersebut.
Andi Harun menambahkan bahwa program ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan wujud nyata kolaborasi antikorupsi berbasis masyarakat dan peserta pelatihan akan menerima sertifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penyuluh Antikorupsi. Para Paksi ini nantinya bertugas menyebarkan edukasi serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan mereka masing-masing.
Pemerintah Kota Samarinda telah menunjukkan komitmen kuat melalui Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan penerapan strategi TRISULA yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan dalam pemberantasan korupsi secara sistematis.
Hasil dari langkah-langkah ini telah terlihat dengan capaian skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 87,53 pada 2024, yang menjadikan Samarinda sebagai Kota Terbaik Regional Wilayah 4 tahun 2025.
“Capaian ini menjadi motivasi, bukan akhir dari perjalanan. Kita harus terus memperluas gerakan perubahan ini agar menjadi karakter sosial warga Samarinda,” tutup Wali Kota Andi Harun. (Adv/Nsa).