Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan bahwa pembangunan dua rumah sakit baru masing-masing di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat akan memasuki tahap konstruksi pada 2026. Kepastian ini menandai langkah besar Pemprov dalam memperluas akses kesehatan berkualitas, sekaligus menjadi bagian nyata dari program Jospol Kaltim, yang salah satu komponennya adalah membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyatakan bahwa seluruh proses awal, termasuk feasibility study (FS), sedang dikebut agar rampung sebelum pembangunan fisik dimulai. Saat ini pihaknya tengah fokus menyelesaikan Detail Engineering Design (DED).
“Rencana targetnya 2026 feasibility study-nya sudah. Jadi tinggal DED-nya. Maka kemungkinan itu akhir atau pertengahan 2026 sudah bisa dibangun,” jelas Jaya, Selasa (2/12/2025).
Rumah sakit pertama akan dibangun di Samarinda, memanfaatkan area di sisi kiri dan belakang Rumah Sakit Korpri yang berada di Kompleks Gelora Kadrie Oening. Fasilitas kesehatan tersebut, yang selama ini berstatus kelas D, akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B dengan nama RS AMS II Korpri. Pengembangan ini sekaligus bertujuan menambah kapasitas rujukan dan mengurangi beban pasien di RSUD Abdul Wahab Syahranie yang selama ini menjadi tumpuan utama layanan tingkat lanjutan.
“Itu sudah kelihatan, ada yang sudah berpagar biru. Statusnya akan kita tingkatkan sehingga setara dengan RSUD AWS,” kata Jaya.
Rumah sakit kedua akan dibangun di Kecamatan Bongan, Kutai Barat, di atas lahan sekitar 70 hektare. Meski lahannya masih berada di bawah kewenangan Kementerian Transmigrasi, Pemprov optimistis proses pengalihan berjalan cepat.
“Mudah-mudahan besok kita rapat di Jakarta untuk meminta agar HPL-nya dicabut. Jika sudah menjadi hak milik Kabupaten Kubar, bisa segera dihibahkan ke kami,” terangnya.
Pembangunan dua rumah sakit ini dipandang sebagai tonggak penting memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga pedalaman. Pemprov menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari strategi besar Jospol Kaltim untuk menghadirkan pemerataan layanan publik yang modern, terstandar, dan inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)