Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperkuat integrasi pangan lokal ke dalam program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari arahan agar kebijakan daerah selaras dengan kebijakan pusat, sekaligus mendorong hilirisasi komoditas pertanian sebagaimana tertuang dalam Jospol Kaltim.
Kepala Bidang Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, menilai pisang kepok merupakan komoditas yang sangat layak masuk ke skema MBG. Ia menjelaskan bahwa integrasi tersebut bukan hanya relevan dengan kebutuhan gizi anak, tetapi juga mampu mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap beras yang selama ini sangat tinggi.
“Kebijakan daerah dan nasional itu harus terintegrasi. Untuk budidaya pisang ini mestinya juga masuk MBG. Kalau kepala daerah tidak mengikuti presiden, itu dianggap gagal,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Menurut Kosasih, pemanfaatan pisang sebagai sumber karbohidrat alternatif dapat menjadi gerakan strategis dalam diversifikasi pangan. Ia mengatakan bahwa pola “sehari tanpa nasi” perlu mulai diperkenalkan secara bertahap melalui program besar seperti MBG.
“Jangan tiap hari harus nasi. One day no rice. Karbohidrat itu bukan cuma dari nasi, pisang juga bisa,” katanya.
Kosasih menjelaskan bahwa tiga daerah dinilai paling siap menjadi lokasi awal pengintegrasian pisang ke MBG, yaitu Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser. Selain kultur masyarakatnya yang sudah familiar dengan pangan alternatif, ketiga daerah ini juga menjadi sentra besar produksi pisang.
“Kalau seminggu sekali disisipkan pisang dalam paket karbohidrat, masyarakat pelan-pelan bisa terbiasa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa produksi pisang Kaltim sejatinya melimpah dan bahkan sudah mampu menembus pasar internasional. Kondisi ini membuktikan bahwa kualitas pisang daerah sangat layak diolah, termasuk untuk kebutuhan pangan anak.
“Kita ini ekspor loh. Ke Malaysia, Jepang, Pakistan, Amerika. Artinya kualitas pisang kita bagus,” tegasnya.
Kosasih menyebut bahwa integrasi pangan lokal ke MBG juga memberi manfaat ekonomi signifikan. Dengan pembelian dilakukan langsung dari petani melalui koperasi desa atau Koperasi Merah Putih, maka nilai tukar petani (NTP) dipastikan meningkat.
“Kalau MBG mengambil dari petani, ya otomatis NTP naik karena ada pembeli pasti,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan tingkat provinsi. Ia berpandangan bahwa instruksi gubernur menjadi kunci agar integrasi pisang dalam MBG bisa resmi berjalan.
“Kalau ada instruksi gubernur, itu surat sakti. Pasti bisa jalan,” katanya.
Di luar aspek ekonomi, Kosasih menyoroti pentingnya edukasi publik untuk menghapus stigma bahwa pangan lokal seperti pisang, keladi, atau singkong merupakan makanan “kuno”. Ia menjelaskan bahwa konsumsi nasi yang terlalu tinggi justru meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes.
“Nasi itu glukosanya tinggi. Banyak orang Kaltim kena kencing manis karena makan nasi terus, apalagi malam,” ucapnya.
Ia bahkan membagikan kisah seseorang yang berhasil menurunkan penyakit diabetes dengan beralih ke pangan lokal.
“Teman saya itu, tiga tahun makan rebusan pisang kepok. Sembuh kencing manisnya,” tuturnya.
Kosasih menilai integrasi komoditas lokal seperti pisang kepok ke dalam program MBG, ditambah arah hilirisasi pertanian yang terus diperkuat, dapat menjadi momentum besar transformasi pangan Kaltim.
“Kalau ini berjalan, petani terbantu, konsumsi beras berkurang, dan ekonomi desa ikut bergerak,” pungkasnya. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)