Kompak.id, Samarinda – Pemerataan akses internet di kawasan pedesaan Kalimantan Timur semakin mendekati tahap akhir. Program Internet Desa Gratis menjadi salah satu pilar kebijakan Gerakan Transformasi Pendidikan dan Pelayanan Publik (Gratispol) telah mencatat progres signifikan, yakni 80 persen per 10 November 2025. Capaian ini memperlihatkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperluas akses digital hingga ke desa-desa terpencil.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa pemerataan koneksi internet bukan sekadar agenda infrastruktur teknologi. Lebih dari itu, internet desa menjadi fondasi akses layanan pendidikan, kesehatan, administrasi, serta literasi digital yang menjadi fokus Gratispol.
“Per 10 November, realisasi Internet Desa sudah 80 persen,” ujar Faisal, Sabtu (22/11/2025).
Hingga saat ini, 672 desa dari total 841 desa telah menikmati akses internet gratis. Keberadaan layanan ini memungkinkan masyarakat di pedesaan mengakses berbagai fasilitas digital yang sebelumnya sulit dijangkau. Mulai dari pembelajaran jarak jauh, pengiriman dokumen akademik, administrasi desa berbasis digital, hingga layanan kesehatan daring. Bagi mahasiswa penerima Gratispol, internet desa membuka akses komunikasi langsung dengan kampus tanpa harus keluar dari desanya.
Selain memperluas pemerataan layanan pendidikan, program ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi desa. Perangkat desa kini dapat menggunakan platform daring untuk administrasi, pelayanan publik, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Faisal menambahkan bahwa pemerataan layanan ini sangat relevan menyongsong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan masyarakat desa yang sudah terkoneksi digital, peluang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik menjadi jauh lebih inklusif.
“Akses internet bukan hanya koneksi. Ini gerbang menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim,” tegasnya.
Dengan capaian 80 persen ini, Kaltim semakin dekat menjadi provinsi yang setara secara digital. Pemerintah optimis bahwa penyelesaian 20 persen titik tersisa akan memperkuat fondasi pendidikan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok desa. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)