Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan Program Pendidikan Gratispol tetap menjadi salah satu prioritas utama, meskipun pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mencapai 73 persen. Di tengah tekanan fiskal nasional, Pemprov Kaltim tidak menjadikan biaya pendidikan sebagai sektor yang dikorbankan.
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan syarat wajib dalam menyiapkan era ekonomi baru, terutama setelah beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan Kaltim.
“Anggaran pendidikan diproyeksikan tetap stabil, bahkan diarahkan untuk diperluas di tahun-tahun berikutnya,” ungkap Rudy, Senin (24/11/2025).
Rudy menegaskan komitmen tersebut sebagai langkah strategis jangka panjang. Menurutnya, program Gratispol bukan hanya bantuan mahasiswa, tetapi investasi yang menentukan daya saing daerah.
“Kita utamakan dulu program Gratispol, kita bangun dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM-nya sudah bagus, insya Allah yang lainnya gampang,” ujar Rudy.
Lebih lanjut, Rudy berujar Keputusan Pemprov Kaltim berbeda dengan tren nasional yang mendorong penyesuaian belanja bantuan pendidikan di sejumlah daerah. Namun di Kaltim, pihaknya justru melakukan penataan anggaran agar sektor lain disesuaikan, tanpa memangkas hak penerima manfaat pendidikan. Penyesuaian anggaran dilakukan pada pos belanja umum, sementara komitmen terhadap beasiswa dipertahankan secara penuh.
Rudy mengaku telah memperhitungkan beban fiskal melalui penjadwalan ulang kebutuhan pengeluaran tahunan dan rasionalisasi di ranah non-pendidikan. Ia memastikan bahwa strategi ini dilakukan agar program pendidikan tetap tersedia bagi masyarakat dan tidak bergantung pada perubahan transfer pusat.
Rudy menegaskan kembali bahwa Gratispol merupakan “proyek besar generasi Kaltim” yang tidak akan dikurangi.
“Anggaran lain bisa kita sesuaikan, tapi anak-anak Kaltim tidak boleh kehilangan kesempatan. Mereka harus menjadi generasi yang siap menyambut masa depan,” tegas Rudy.
Dengan demikian, di saat banyak wilayah menyesuaikan program bantuan pendidikan, Kaltim memilih mempertahankannya sebagai investasi utama. Program Gratispol pun ditetapkan tidak hanya berlanjut, tetapi akan diperkuat pada tahun anggaran berikutnya. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)