Kompak.id, Samarinda – Rapat Paripurna Internal Masa Persidangan II Tahun 2025 telah diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, dengan agenda utama berupa penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota atas pelaksanaan pemerintahan tahun anggaran 2024.
Sejumlah catatan evaluatif terkait program dan penggunaan anggaran oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah disampaikan oleh Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Samarinda yang juga bertugas sebagai Ketua Pansus LKPJ.
Klarifikasi lebih lanjut akan dimintakan kepada sebagian besar OPD, terutama yang mengelola anggaran dalam jumlah besar, agar transparansi dan kesesuaian program dengan rencana kerja dapat dipastikan.
“Fokus kami diarahkan pada kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta ketepatan sasaran dalam pemberian manfaat kepada masyarakat,” ujar Deni.
Selain pelaksanaan program, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turut ditekankan oleh Deni, khususnya melalui peningkatan kinerja sektor pajak dan retribusi. Disebutkan olehnya bahwa selama ini, APBD Kota Samarinda masih sangat bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Harapan kami ke depan adalah agar kontribusi PAD terhadap APBD dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih mandiri dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, pelaksanaan proyek multiyears atau program pembangunan jangka panjang yang didanai dengan anggaran besar dan berlangsung lintas tahun juga dijadikan salah satu sorotan. Ditekankan oleh DPRD bahwa pelaksanaan proyek-proyek tersebut harus dilakukan sesuai jadwal dan dengan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
“Penting bagi kami agar proyek-proyek jangka panjang ini tidak hanya dapat diselesaikan tepat waktu, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Kota Samarinda,” pungkasnya. (Adv)