Kompak.Id, Samarinda – Praktik pernikahan siri yang semakin marak di Kota Samarinda kini menjadi perhatian serius dari DPRD setempat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti dampak sosial yang timbul, khususnya terkait dengan tingginya angka pernikahan anak dan perceraian.
Sri Puji mengungkapkan bahwa banyak permasalahan sosial yang bermula dari pernikahan siri, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak.
“Meskipun regulasi seperti Perda tentang Ketahanan Keluarga sudah ada, namun implementasi dan pengawasannya masih perlu diperkuat,” katanya.
Komisi IV DPRD Samarinda juga mengkritisi semakin maraknya peran penghulu liar dalam praktik pernikahan siri. Fenomena ini dinilai memperburuk kondisi sosial karena pernikahan yang tidak tercatat resmi berpotensi merugikan perempuan dan anak, baik dari sisi hukum maupun hak-hak perlindungannya.
“Mengingat banyaknya permasalahan yang muncul, baik terkait anak, perempuan, maupun isu sosial lainnya, kami tengah membahas kemungkinan untuk membuat Perda khusus mengenai pernikahan siri,” tambahnya.
Jika pembuatan Perda khusus mengenai pernikahan siri sulit terealisasi, Sri Puji menegaskan bahwa DPRD akan mendorong langkah alternatif lainnya, seperti memperketat pengawasan terhadap praktik tersebut. Ia menekankan pentingnya penegakan aturan agar perempuan dan anak tidak menjadi korban pernikahan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
DPRD Samarinda berharap kedepannya ada sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi serta menekan praktik pernikahan siri, guna melindungi hak-hak perempuan dan anak di kota ini.