Kompak.id, Samarinda – Maraknya gerobak kopi yang kini menjamur di berbagai sudut Kota Samarinda mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk mencari solusi penataan yang tidak merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menilai bahwa pemerintah kota perlu menghadirkan kebijakan yang lebih persuasif dan solutif, bukan sekadar menggusur.
Suparno menyebutkan bahwa meskipun keberadaan gerobak kopi seringkali memanfaatkan trotoar dan badan jalan, yang berdampak pada estetika kota dan kelancaran mobilitas warga, penertiban yang terlalu kaku bisa menimbulkan konflik sosial dan malah mematikan sumber penghidupan masyarakat kecil.
“Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, kasihan mereka. Mereka ini bagian dari UMKM yang sedang berjuang di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih,” ujar Suparno, Selasa (15/7/2025).
Sebagai alternatif solusi, Suparno menyarankan agar pemerintah kota mulai mengkaji pembentukan zona-zona khusus bagi pelaku usaha gerobakan, dengan pengaturan jam operasional yang jelas. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi jalan tengah yang menguntungkan bagi semua pihak.
“Misalnya, diberi tempat di titik A, B, atau C. Boleh jualan jam sekian sampai jam sekian. Jadi tetap tertib, tapi ekonomi rakyat tetap berjalan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam proses penertiban ini, termasuk dinas teknis, kelurahan, dan kecamatan. Pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, menurut Suparno, akan lebih efektif dan berkelanjutan daripada mengandalkan tindakan represif dari Satpol PP.
“Penataan penting, tapi jangan sampai mematikan usaha rakyat kecil,” tegasnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Suparno berharap UMKM di Samarinda dapat tetap tumbuh dan berkembang di tengah kota yang terus berbenah, tanpa harus menghadapi kendala yang menghambat usaha mereka.