Kompak.id, Samarinda – Persoalan akurasi data kependudukan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, mengungkapkan bahwa kondisi data kependudukan di kota berjuluk Kota Tepian ini masih semrawut dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Meski Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda telah berupaya melakukan pembenahan, Suparno menilai akar persoalan terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan. Hal ini menyebabkan upaya pembaruan data yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi kurang efektif.
“Sebetulnya data kependudukan ini carut-marut. Disdukcapil sudah berinisiatif untuk membaikinya, tapi masalah utamanya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah,” ujar Suparno saat ditemui di gedung DPRD, Senin (14/7/2025).
Suparno menyebutkan bahwa banyak warga yang tidak segera melaporkan perubahan data penting, seperti pindah domisili, menikah, atau bahkan saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Akibatnya, data kependudukan yang tersimpan di sistem menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Ketika masyarakat pindah, mereka tidak segera melaporkan ke Capil. Begitu juga saat menikah, biasanya mereka baru mengurus dokumen setelah anaknya lahir,” tambahnya.
Politisi Partai PAN ini juga mengkritisi perilaku sebagian masyarakat yang baru melaporkan kematian anggota keluarga jika berkaitan dengan urusan warisan atau utang-piutang. Ia menilai, hal tersebut mencerminkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelaporan data kematian secara tepat waktu.
“Masyarakat kita ini masih kurang wawasannya. Kalau ada warisan, baru dilaporkan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya dibiarkan saja. Akhirnya, data di sistem tetap tercatat padahal orangnya sudah meninggal,” ungkapnya dengan tegas.
Melihat kondisi tersebut, Suparno mendorong perlunya langkah-langkah strategis berupa penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ia berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.
“Harapan kami ke depan, harus ada penguatan dalam sosialisasi. Masyarakat perlu disadarkan bahwa data kependudukan yang valid dan akurat sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk pelayanan publik secara menyeluruh,” jelas Suparno.
Lebih lanjut, Suparno menegaskan bahwa data kependudukan yang tidak akurat bisa berdampak besar terhadap perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, hingga penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat terus ditingkatkan agar tercipta sistem kependudukan yang tertib dan terpercaya.
“Masyarakat harus sadar bahwa data kependudukan yang valid akan sangat membantu dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Kita harap semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan sistem kependudukan yang lebih baik,” pungkasnya.