Kompak.id, Samarinda – Maraknya praktik parkir liar di kawasan Teras Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD, Andriansyah menilai, permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan lahan, tetapi juga lemahnya penerapan regulasi serta kurangnya sistem pengelolaan parkir yang terintegrasi.
Meskipun telah tersedia lahan parkir resmi, banyak pengendara tetap memilih parkir di lokasi-lokasi yang tidak semestinya. Upaya penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda sejauh ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Kami di DPRD siap mendukung pemerintah dalam merancang sistem parkir yang lebih baik. Tidak hanya sebatas parkir, tetapi juga bagaimana mengelola sistem lalu lintas secara keseluruhan di Samarinda,” ujar Andriansyah.
Selain menegaskan pentingnya sistem yang lebih terstruktur, ia juga mendorong agar pengelolaan parkir dapat melibatkan warga sekitar. Menurutnya, memberdayakan masyarakat yang sedang menganggur untuk mengelola parkir bisa menjadi solusi, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan setempat.
“Mengapa tidak memberdayakan warga sekitar yang sedang menganggur untuk mengelola parkiran? Sebagian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemasukan kas RT, sementara sisanya digunakan sebagai penghasilan mereka. Dengan demikian, parkir akan lebih tertata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Dirinya menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah dalam menata tata kota, termasuk dalam aspek pengelolaan sampah, kemacetan, dan lalu lintas. Andriansyah menegaskan, DPRD tidak hanya berperan dalam mengawasi, tetapi juga berkontribusi dalam mencari solusi.
“Hubungan antara DPRD dan pemerintah harus bersifat kolaboratif. Jika tujuannya adalah membangun kota, maka mari kita bekerja bersama-sama,” katanya.