Kompak.id, Samarinda – Sebagai upaya mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Kota Samarinda, Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas realisasi anggaran 2025, sejauh mana serapan anggaran tersebut, serta usulan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menjelaskan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta penjelasan mengenai progres pelaksanaan proyek-proyek yang tengah dijalankan oleh Dinas PUPR, terutama yang berkaitan dengan penanganan banjir.
“Agenda hari ini kami mengundang Dinas PUPR untuk membahas realisasi anggaran 2025, sejauh mana serapannya, dan juga mengenai rencana kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2026,” ujar Deni, Selasa (15/7/2025).
Lebih lanjut, Deni menekankan pentingnya penanganan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek. DPRD menginginkan adanya rencana atau blueprint yang jelas terkait penanganan banjir di Kota Samarinda, yang melibatkan beberapa aspek, termasuk perbaikan drainase dan pembangunan kolam retensi.
“Kami ingin agar PUPR tidak hanya bergerak di satu bidang saja. Ada enam bidang yang perlu diperhatikan, dan masalah banjir adalah salah satunya yang saat ini menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Deni juga menekankan bahwa DPRD tidak ingin ada proyek yang terhenti hanya di tengah jalan tanpa menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin pekerjaan ini hanya satu langkah di sini dan satu langkah di sana, tetapi tidak tuntas menyelesaikan seluruh masalah. Oleh karena itu, kami ingin ada perencanaan yang matang dan terpadu dalam menangani banjir ini,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda turut memaparkan sejumlah detail pengerjaan proyek yang sudah dan akan dilaksanakan, termasuk perbaikan drainase dan pembangunan kolam retensi.
Namun, Deni mengingatkan pentingnya pengelolaan data yang transparan dan akurat mengenai perkembangan proyek-proyek tersebut.
“Kami akan meminta data yang lebih jelas dan terperinci dari Dinas PUPR agar kami bisa memberikan jawaban yang tepat kepada masyarakat ketika mereka bertanya mengenai penyebab banjir dan solusi yang ada,” ujarnya.
Deni turut memastikan bahwa DPRD akan terus memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif, serta dukungan penuh dari masyarakat, Deni berharap masalah banjir yang selama ini menjadi keluhan warga Samarinda dapat segera diatasi secara tuntas dan berkelanjutan.
“Sinergi antara DPRD dan Dinas PUPR harus terbangun dengan baik. Kami akan bekerja bersama-sama untuk memastikan anggaran yang diperlukan bisa teralokasi dengan tepat, sehingga penanganan banjir dapat dilakukan secara maksimal,” tegasnya.