Kompak.id, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendesak pemerintah kota untuk segera menyusun blueprint terpadu guna mengatasi tumpang tindih perencanaan infrastruktur dan pelayanan air bersih PDAM Tirta Kencana. Hal ini disampaikan menyusul sejumlah keluhan masyarakat terkait pembongkaran jalan berulang dan gangguan pasokan air yang kerap terjadi.
“Kami minta dibuat blueprint yang jelas, baik dari PUPR maupun PDAM Tirta Kencana, termasuk adanya journal book yang mencatat informasi teknis seperti umur pipa, ketahanannya, dan jadwal perawatan. Jangan sampai pipa baru diganti, dua minggu kemudian mati lagi. Ini merugikan masyarakat,” ungkap Deni, Jumat (11/7/2025).
Ia mencontohkan kasus terbaru di Jalan Juanda, di mana pedestrian yang baru selesai dibangun harus dibongkar kembali untuk penggantian pipa sekunder PDAM. Menurutnya hal tersebut merupakan bukti nyata lemahnya koordinasi antarsektor. Ia sebutkan kalau sudah ada blueprint terpadu, seharusnya pekerjaan bisa disinkronkan.
Deni juga menekankan perlunya digitalisasi data infrastruktur untuk mempermudah perencanaan. Ia mengatakan semua OPD harus bekerja berbasis data digital yang terintegrasi. Ego sektoral harus dihilangkan karena yang utama adalah pelayanan masyarakat dan pembangunan kota yang terarah.
Lebih lanjut, politisi ini menyoroti dampak tumpang tindih proyek terhadap penanggulangan banjir.
“Jika perbaikan drainase dan penggantian pipa tidak terkoordinasi, upaya pengendalian banjir jadi tidak optimal. Blueprint ini harus mencakup aspek teknis, anggaran, dan waktu pelaksanaan,” jelasnya.
DPRD Samarinda berharap blueprint terpadu segera direalisasikan untuk mencegah pemborosan anggaran dan memastikan pelayanan dasar berjalan lancar. “Kami akan terus mendorong dan mengawal proses ini hingga terealisasi,” pungkas Deni.