Kompak.id, Samarinda – Dalam dua hari terakhir, Kota Samarinda diguyur hujan deras yang mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik, membawa dampak yang cukup serius bagi masyarakat setempat. Tak hanya merenggut kenyamanan warga, bencana ini juga memunculkan kegelisahan mendalam tentang bagaimana sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan kota selama ini.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, perlu ada langkah konkret yang dilakukan agar masalah banjir yang hampir setiap tahun melanda kota ini bisa diatasi dengan tuntas.
“Kami akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meminta penjelasan tentang program penanganan banjir yang telah dijalankan sejauh ini. Waktu tidak bisa ditunda lagi,” ujar Rohim, yang tampak sangat serius melihat dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini.
Terhitung sejak Senin, 12 Mei 2025, hampir seluruh wilayah Samarinda terendam genangan air akibat curah hujan yang sangat tinggi. Sebagian besar saluran air di kota tersebut tidak mampu menampung debit air yang begitu besar, sehingga berbagai kawasan mengalami banjir yang cukup parah. Hingga keesokan harinya, beberapa titik seperti Jalan DI Panjaitan tetap tergenang, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem drainase yang ada di kota ini.
Rohim mengatakan hal ini bukan hanya soal cuaca. Apa yang dihadapi saat ini adalah akibat dari sistem pengendalian banjir yang kurang efektif. Menurutnya perlu melakukan penelusuran mendalam tentang penyebab utama banjir ini apakah ada masalah di hulu yang tidak mampu menahan volume air, ataukah ada hambatan serius di hilir yang menghalangi aliran air.
Lebih jauh, Rohim menjelaskan bahwa pihaknya ingin mengidentifikasi akar masalah secara lebih rinci. Apakah penyebabnya adalah kurangnya kapasitas di hulu yang tak dapat menampung air hujan dalam jumlah besar, ataukah ada penyempitan dan sumbatan aliran di hilir yang membuat air tidak bisa mengalir dengan lancar.
“Jika masalah ada di hulu, pembangunan kolam retensi harus menjadi prioritas utama. Namun jika kendalanya ada di hilir, normalisasi saluran air harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.
Langkah selanjutnya, menurut Rohim, adalah mengundang dinas-dinas lain yang juga berperan penting dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan wilayah. Komisi III DPRD berencana untuk melakukan pembahasan bersama dengan berbagai pihak terkait, guna mencari solusi yang lebih komprehensif dan menyeluruh.
“Kami akan mengirimkan surat resmi untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat. Kami berharap pembahasan ini bisa dilakukan sebelum masa reses DPRD dimulai, agar masalah ini bisa segera mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir menjadi langkah yang sangat penting agar bencana serupa tidak terulang lagi di masa depan. Rohim menekankan bahwa upaya ini tidak hanya untuk merespons kondisi saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan kota Samarinda menghadapi potensi perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Dengan langkah-langkah yang lebih terencana dan penataan yang lebih baik, diharapkan kota Samarinda dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana alam, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warganya. (Adv)