Kompak.id, Samarinda – Hujan deras yang melanda Samarinda sejak Senin dini hari kembali memunculkan genangan di sejumlah titik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan banjir masih menjadi momok tahunan yang belum terselesaikan secara tuntas.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam menangani banjir. Ia menyatakan, kebijakan pengendalian banjir tidak cukup mengandalkan pembangunan infrastruktur semata, tetapi harus dibarengi dengan kajian ilmiah dan kolaborasi lintas sektor.
“Kalau hanya proyek fisik tanpa landasan riset, hasilnya tidak akan maksimal. Kita butuh pendekatan yang komprehensif dan melibatkan para ahli,” ujarnya.
Sani menilai, program-program pengendalian banjir selama ini cenderung bersifat jangka pendek. Ia mendorong agar perencanaan ke depan lebih terstruktur, berbasis data, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.
Tak hanya itu, legislator dari PKS ini juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap proyek yang telah dijalankan. Ia menyebut evaluasi sebagai langkah penting untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memastikan efektivitas anggaran.
“Evaluasi bukan soal mencari kesalahan, tapi soal bagaimana kita belajar dan meningkatkan kualitas kebijakan,” katanya.
Proyek-proyek besar seperti pembebasan lahan di sepanjang Sungai Karang Mumus dan pembangunan drainase menurutnya perlu dilanjutkan, namun dengan pendekatan yang lebih inklusif. Partisipasi warga, menurutnya, adalah kunci keberhasilan jangka panjang.
Sani juga mengajak masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam upaya pencegahan banjir, mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan hingga membentuk komunitas siaga banjir.
“Masalah banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini soal kesadaran bersama,” tutupnya. (Adv)