Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan berat dalam penyusunan rencana pembangunan tahun 2026 setelah terjadi pemangkasan signifikan pada anggaran infrastruktur. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap skala prioritas, terutama di sektor pekerjaan umum yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas dan penggerak roda ekonomi wilayah.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengungkapkan alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum tahun depan turun hingga berada di bawah Rp1 triliun. Angka tersebut jauh dari pola anggaran rutin sebelumnya yang berkisar Rp2–4 triliun per tahun. Menurutnya, situasi ini mengharuskan pemerintah selektif dalam memutuskan proyek mana yang masih bisa dikerjakan.
“Saat 2026 anggaran PU itu sudah di bawah 1 triliun, artinya dari yang biasa-biasa kita tahun biasa Rp2–3 triliun, ya sampai Rp4 triliun. Ini membuat kita jadi harus benar-benar memaksimalkan, mengoptimalkan mana yang sangat urgent untuk masyarakat,” ungkap Seno, Kamis (4/12/2025).
Dampak langsung dari pemangkasan ini adalah tertundanya sejumlah pekerjaan perawatan rutin jalan. Pemerintah memutuskan untuk tidak mengutamakan ruas-ruas yang masih berada dalam kondisi baik. Perawatan berlapis seperti pelapisan ulang aspal terhadap jalan yang masih memiliki kemantapan 80–85 persen untuk sementara dihentikan.
Sebaliknya, pemerintah akan memusatkan anggarannya pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan berada di bawah ambang batas kenyamanan. Ruas jalan dengan tingkat kemantapan di bawah 60 persen menjadi kategori prioritas penanganan dalam skema anggaran yang terbatas ini.
“Nah yang dipangkas tentu saja jalan-jalan yang sudah baik. Biasanya kan kita lapis dengan aspal. Kalau kondisinya masih 85 persen kita biarkan dulu. Urgensi kita adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik, di bawah 60 persen baru kita antisipasi,” tegasnya.
Seno menambahkan bahwa penyesuaian ini merupakan pilihan sulit namun harus diambil demi menjaga agar anggaran yang tersedia tetap memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah memastikan kajian teknis tetap diberlakukan agar keputusan prioritas benar-benar berdasarkan kebutuhan lapangan.
Ia turut menegaskan, Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang tambahan pendanaan, terutama bagi proyek-proyek besar yang tidak mungkin didanai hanya dari APBD.
“Meskipun anggaran menurun, keberlangsungan pelayanan dasar dan konektivitas utama tetap dapat terjaga,” paparnya.
Dengan situasi fiskal yang ketat, Pemprov Kaltim menargetkan agar perencanaan 2026 menjadi momentum efisiensi sekaligus pembuktian bahwa pembangunan tetap dapat berjalan meski dengan sumber daya terbatas. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)