Kompak.id, Samarinda – Anggaran yang diketahui sebesar 1,7 triliun rupiah yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dinilai perlu dipastikan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan serta dokumennya.
Menurut Anggota DPRD Samarinda, Anhar SK perlu dilakukan pembahasan lebih dalam terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Samarinda.
“Perlu dibahas lebih lanjut di LKPj Walikota terkait anggaran Dinas PUPR pada tahun anggaran 2023 kemarin,” ucap Anhar ketika ditemui media pada Jumat, (19/4/2024).
Anhar mengatakan bahwa beberapa hari lalu sudah diadakan rapat DPRD Samarinda bersama dengan Dinas PUPR.
Terakhir ia mengatakan, rapat yang diadakan merupakan langkah awal dalam evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas Khusus (Pansus) LKPj DPRD Samarinda.
“Iya kemarin sudah rapat bersama PUPR. Itu langkah awal mengevaluasi yang dilakukan oleh Pansus LKPj DPRD,” tutupnya. (Adv/Nsa/DPRD Samarinda)