Kompak.id, Samarinda — Kelompok Kerja (Pokja) Hilirisasi Pertanian Perkumpulan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia (P3SI) Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (5/2/2026).
FGD dipimpin Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin dan dihadiri 14 organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua P3SI Kaltim, serta jajaran Pokja Hilirisasi Pertanian P3SI Kaltim, yakni Rusmadi Wongso, Rudarmono, dan Sukardi.
Dalam sambutannya pada kegiatan yang membahas hilirisasi industri pertanian aren, kelapa, dan kakao berbasis kawasan serta ekonomi kerakyatan itu, Muhaimin menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendorong nilai tambah komoditas perkebunan unggulan daerah.
“Hilirisasi bukan hanya soal industri, tetapi juga tentang penguatan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan kawasan. Karena itu, kolaborasi OPD dengan pelaku lapangan seperti P3SI menjadi sangat strategis,” ujarnya.
Ketua Pokja Hilirisasi Pertanian sekaligus Pembina P3SI Kaltim Rusmadi Wongso dalam paparannya menekankan bahwa aren, kelapa, dan kakao memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi industri berbasis rakyat.
Ia mengatakan Kalimantan Timur sebenarnya memiliki sumber daya yang kuat, namun masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan. “Tantangannya adalah bagaimana mengonsolidasikan hulu ke hilir agar petani memperoleh nilai tambah yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kaltim Akhmad Muzakir menyoroti pentingnya kesiapan pembiayaan dan perencanaan yang terintegrasi. “Penguatan hilirisasi perlu didukung skema anggaran yang tepat sasaran serta perencanaan lintas sektor agar program tidak berjalan parsial,” tuturnya.
FGD tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan, antara lain penyusunan roadmap pengembangan hilirisasi pertanian, identifikasi potensi dan tantangan di lapangan, serta rencana rapat lanjutan di level pimpinan yang akan dipimpin Gubernur atau Sekda Kaltim. Ketua P3SI Kaltim dan jajaran juga menyatakan komitmen untuk berkontribusi aktif bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mewujudkan hilirisasi pertanian yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi kerakyatan. (Ain)