Kompak.id, Samarinda — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur menargetkan pengembalian kursi legislatif yang hilang pada Pemilu terakhir, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketua DPW PPP Kaltim, Gamalis, mengatakan pada Pemilu 2024 lalu PPP kehilangan dua kursi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dari sebelumnya empat kursi menjadi dua kursi. Di tingkat kabupaten/kota, perolehan kursi PPP juga mengalami penurunan di sejumlah daerah, meskipun masih bertahan di beberapa wilayah basis.
“Dari empat kursi provinsi menjadi dua, ini tentu jadi evaluasi besar. Di beberapa kabupaten/kota juga berkurang. Ini harus kita perbaiki,” ujar Gamalis, Rabu (4/2/2025).
Berdasarkan data rekapitulasi KPU Kaltim, PPP pada Pemilu 2024 memperoleh sekitar 3,9 persen suara sah provinsi, turun dibanding Pemilu 2019 yang berada di kisaran 5 persen. Penurunan tersebut berdampak pada distribusi kursi legislatif di tingkat provinsi maupun daerah.
Sebagai langkah konsolidasi, Gamalis menyebut DPW PPP Kaltim berencana menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) segera setelah Musyawarah Wilayah (Muswil), guna menyelaraskan strategi DPW dan DPC menjelang tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2029.
“PPP sekarang tidak hanya verifikasi administrasi, tapi juga faktual. Jadi struktur sampai bawah harus segera dibenahi,” katanya.
Menanggapi isu figur sentral Kaltim yang bakal merapat ke PPP, Gamalis menyebut pihaknya belum mendengar kabar apa pun terkait isu tersebut.
Namun demikian, ia menegaskan partai berlambang Kakbah itu, khususnya DPW PPP Kaltim, selalu terbuka bagi semua golongan, termasuk membuka ruang bagi figur eksternal yang memiliki elektabilitas tinggi untuk bergabung.
“Kalau ada tokoh yang lebih kuat, lebih mumpuni, dan punya elektabilitas tinggi, kenapa tidak kita terima? Zaman sekarang partai harus membuka diri,” ujarnya.
Menurut Gamalis, orientasi utama partai bukan sekadar mempertahankan identitas organisasi, melainkan memenangkan kontestasi politik agar dapat memperluas manfaat bagi masyarakat melalui kebijakan publik.
“Yang penting kursi kembali, rakyat terlayani. Itu tujuan politik kita,” pungkasnya.