Kompak.id, Tenggarong – Anggota DPRD Kalimantan Timur Akhmed Reza Fachlevi menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-1 di Desa Prangat Baru, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Jumat (23/1/2026). Kegiatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dengan mengusung tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis”, forum tersebut menghadirkan Endro S Efendi sebagai narasumber. Diskusi difokuskan pada peran strategis warga dalam setiap tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan kebijakan.
Dalam sambutannya, Akhmed Reza Fachlevi menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas proses elektoral lima tahunan. Menurutnya, esensi demokrasi justru terletak pada keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan publik.
“Demokrasi yang sejati yakni ketika masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi publik inilah yang menjadi kunci demokrasi,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Reza yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu menambahkan, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan kepada pemerintah. Ia menilai, komunikasi yang terbuka antara warga dan pemerintah merupakan fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang akuntabel.
“Pemerintah sudah jelas tidak dapat bekerja tanpa masyarakat. Aspirasi publik merupakan landasan penting agar setiap keputusan yang dihasilkan pemerintah tepat, yakni untuk kepentingan publik,” kata Reza.
Sementara itu, Endro S Efendi menjelaskan bahwa partisipasi publik dapat diwujudkan melalui berbagai ruang, baik di tingkat paling bawah seperti musyawarah RT dan kelurahan, maupun melalui forum-forum resmi yang difasilitasi pemerintah daerah.
“Masyarakat sudah sadar bahwa suara mereka ternyata diperhitungkan, lihat saja di medsos. Sat warga melibatkan diri, maka kualitas kebijakan publik akan semakin baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Endro juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat sebagai prasyarat terciptanya demokrasi yang sehat. Ia menilai, pemahaman yang memadai tentang demokrasi akan mendorong warga bersikap lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
“Demokrasi yang sehat akan lahir dari masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajibannya. Sehingga penguatan demokrasi seperti ini merupakan upaya agar masayarakat tidak hanya di kota, tapi di desa memiliki kesadaran politik,” tandas Endro.
Sesi terakhir giat tersebut diisi dengan tanya jawab dan dialogis. Penguatan demokrasi kali pertama tahun ini di Desa Prangat Baru tersebut direspons antusias dari puluhan warga yang hadir. (*)