Kompak.id, Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program Gratispol yakni kebijakan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Kaltim hadir melalui proses panjang, bukan keputusan spontan.
Melalui cara bertutur yang runtut dan reflektif, Seno menggambarkan kembali masa ketika dirinya masih duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Kaltim. Di meja kerjanya, ia meneliti tren anggaran daerah dan menemukan kenyataan ironis: APBD Kaltim meningkat signifikan sejak 2020 hingga 2024, namun anggaran untuk pendidikan, terutama beasiswa, nyaris stagnan. Kondisi itu membuat akses pendidikan tinggi masih menjadi kemewahan bagi banyak keluarga di daerah.
“Waktu melihat anggaran beasiswa yang kecil sekali, saya yakin kalau alokasinya dinaikkan, kesempatan belajar anak-anak Kaltim akan jauh lebih luas,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Pengamatan tersebut menjadi pemicu diskusi panjang mengenai arah pendidikan di Kaltim. Seno mengungkapkan bahwa setahun sebelum dirinya dan Rudy Mas’ud sepakat berpasangan dalam Pilgub, keduanya sudah berkali-kali membahas persoalan pembiayaan pendidikan tinggi. Awalnya hanya tentang beasiswa, lalu berkembang menjadi konsep pemerataan akses pendidikan yang lebih menyeluruh.
Dialog tersebut kian menguat ketika keduanya turun langsung ke berbagai daerah. Dari kota hingga pedalaman, mereka menemukan fakta serupa bahwa banyak anak Kaltim terhenti di jenjang SMA bukan karena prestasi, melainkan biaya. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 8 persen generasi muda Kaltim melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Ini persoalan serius. Banyak yang ingin kuliah, tapi terhalang bukan karena tidak mampu secara akademik, melainkan karena biaya,” kata Seno.
Dari diskusi, data, dan aspirasi masyarakat itulah gagasan penggratisan UKT mulai dirumuskan. Perhitungan anggaran menunjukkan bahwa dengan jumlah mahasiswa asal Kaltim sekitar 105.000 hingga 130.000 orang, kebijakan tersebut masih sangat mungkin dibiayai melalui mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen.
“Secara fiskal memungkinkan, secara sosial mendesak, dan secara moral kita wajib melakukannya,” tegasnya.
Kini ketika Gratispol mulai berjalan, Seno memastikan kebijakan itu lahir dari perjalanan panjang dan kebutuhan nyata di lapangan. Ia menambahkan bahwa program ini bukan sekadar slogan politik, melainkan ikhtiar membuka kesempatan kuliah bagi semua anak Kaltim tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)