Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengawasan penyaluran Program Pendidikan Gratispol dengan membentuk satuan tugas verifikasi (satgas) di setiap perguruan tinggi negeri di Kaltim. Satgas ini ditugaskan memastikan pemenuhan syarat penerima bantuan, mulai dari status mahasiswa aktif, domisili asal Kaltim, hingga verifikasi ketidakgandaan bantuan beasiswa.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyebut pembentukan satgas dilakukan untuk mencegah penyaluran yang salah sasaran, menghindari tumpang tindih penerima beasiswa lain, serta memastikan proses verifikasi kampus selaras dengan sistem data Pemprov. Tim kampus bertugas memeriksa berlapis data administrasi, sebelum akhirnya ditransfer ke sistem provinsi melalui platform digital GASPOL.
“Pengawasan harus menjadi fokus utama dalam program berskala besar seperti Gratispol,” ungkap Rudy, Senin (24/11/2025).
Rudy menyebut nilai anggaran yang besar harus disertai mekanisme kontrol ketat dan tidak boleh hanya mengandalkan pengajuan administratif dari mahasiswa.
“Ada tim verifikasi di kampus masing-masing, sudah dibentuk melalui satgas. Itu untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Rudy, tidak sedikit kasus di daerah lain yang menunjukkan beasiswa salah sasaran karena data tidak terverifikasi dengan baik. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Gratispol harus bebas dari kelemahan administrasi agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Ini uang rakyat yang kita kelola. Jadi jangan sampai ada satu pun yang tidak berhak, tetapi ikut menikmati. Tugas kita adalah menjaga amanah itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy berujar satgas di setiap kampus juga diberi kewenangan melakukan klarifikasi langsung kepada mahasiswa, termasuk melakukan pengecekan lapangan apabila dibutuhkan. Selain itu, kampus wajib memberikan laporan berkala mengenai perkembangan verifikasi kepada Pemprov sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
Rudy memastikan bahwa model pengawasan berlapis ini akan terus diterapkan, termasuk pada rencana perluasan Gratispol tahun 2026 yang skalanya jauh lebih besar.
“Program ini tidak hanya besar nilainya, tetapi besar tanggung jawabnya. Jadi pengawasan harus menjadi standar, bukan pilihan.” tegasnya.
Dengan terbentuknya satgas kampus, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa Gratispol bukan hanya soal kucuran dana, tetapi sistem pendidikan yang dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)