Kompak.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih memroses pengisian jabatan kepala dinas (Kadis) definitif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah OPD saat ini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt), salah satunya akibat pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yuli Fitriyanti, menegaskan bahwa penunjukan Plt dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan kinerja pejabat yang bersangkutan. Langkah itu diambil agar roda administrasi pemerintahan tetap berjalan efektif.
“Penunjukan tersebut tentunya dengan mempertimbangkan kompetensi dan kinerja sehingga tugas pokok instansi berjalan baik. Pelaksana tugas tersebut fungsinya memastikan kelancaran administrasi sehari-hari,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Yuli menjelaskan, kegiatan serta program strategis di masing-masing OPD tetap berjalan sesuai rencana. Koordinasi antarpimpinan juga terus dilakukan melalui rapat kerja mingguan, guna memastikan program kerja selaras dengan target pembangunan daerah.
“Rapat kerja pimpinan setiap minggunya memastikan bahwa program kerja dan program strategis berjalan baik dan sesuai target. Sehingga Plt pun tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik,” tambahnya.
Terkait pengisian jabatan definitif, Yuli memastikan prosesnya sedang berlangsung. Ia menyebut Kaltim memiliki cukup banyak ASN berkompeten yang siap menduduki posisi kepala dinas, dan penetapan pejabat definitif ditargetkan rampung akhir Oktober 2025.
“Saat ini sedang berproses untuk pengisian pejabat definitif pada jabatan yang lowong tersebut. Mudahan dalam waktu dekat, targetnya akhir Oktober sudah bisa rampung dan ditetapkan secara resmi,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji juga menegaskan hal serupa. Ia menyebut proses seleksi dan tahapan administrasi tengah dilakukan, dan hasilnya akan segera diputuskan menjelang akhir bulan ini.
“Masih dalam proses, mereka sedang melakukan seleksi dan tahapan administrasi. Setelah itu baru kita putuskan, kemungkinan akhir Oktober sudah selesai,” terang Seno.
Lebih lanjut, Seno menjelaskan bahwa pengisian jabatan definitif nantinya akan mengutamakan rotasi internal di lingkungan Pemprov Kaltim. Namun, peluang penempatan pejabat dari kabupaten/kota atau instansi lain tetap terbuka, asalkan sesuai kebutuhan dan kompetensi.
“Kalau bisa, kita rotasi dulu dari dalam. Kalau memang kurang, baru dibuka peluang dari luar, termasuk dari daerah lain. Tapi tentu disesuaikan dengan kompetensinya,” tutupnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim menjaga stabilitas birokrasi agar tidak ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah. (Ain)