Kompak.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda, yang dipimpin oleh Ketua Novan Syahronny Pasie, memberikan sejumlah catatan penting terkait layanan dan fasilitas di Rumah Sakit MOEIS dalam pertemuan dengan pihak rumah sakit. Novan mengingatkan mengenai kualitas layanan medis, pengelolaan fasilitas, serta pentingnya dukungan untuk kebutuhan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung kinerja rumah sakit.
Menurut Novan, selain layanan medis yang harus terus ditingkatkan, ada perhatian khusus yang harus diberikan terhadap fasilitas pendukung, terutama masalah parkir dan kenyamanan pasien.
“Kami memberikan catatan terkait fasilitas rumah sakit, termasuk masalah parkir dan aspek kenyamanan lainnya. Ini penting agar pasien dan pengunjung bisa merasa lebih nyaman saat berada di rumah sakit,” kata Novan, Selasa (8/7/2025).
Namun, perhatian terbesar Novan terfokus pada kesejahteraan tenaga medis di rumah sakit, terutama yang bekerja dengan status non-ASN.
“Kami juga mengingatkan mengenai hak-hak pekerja medis, terutama soal keterlambatan pembayaran. Rumah sakit memiliki 300 lebih tenaga medis, dengan 125 di antaranya adalah ASN, sementara sisanya adalah P3K dan non-ASN yang digaji langsung melalui dana BLUD,” jelas Novan.
Novan menekankan bahwa keterlambatan pembayaran gaji maupun jasa layanan tenaga medis harus dihindari, karena mereka memiliki peran vital dalam memastikan kualitas pelayanan rumah sakit kepada pasien.
“Jangan sampai ada keterlambatan, baik itu terkait gaji ataupun jasa layanan. Kami ingin memastikan bahwa tenaga medis bisa bekerja dengan tenang dan fokus pada tugasnya tanpa terganggu masalah administratif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Novan juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Rumah Sakit MOEIS sebagian besar dilakukan melalui BLUD, yang berarti rumah sakit harus mengelola dana sendiri untuk kebutuhan di luar gaji rutin dan operasional dasar, seperti pembayaran listrik dan air.
Mengenai kebutuhan infrastruktur, Novan menjelaskan bahwa meski rumah sakit mendapatkan dukungan dari dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat tetapi kontribusi APBD Kota Samarinda sangat terbatas.
“Sebagian besar pembangunan yang ada, termasuk bangunan baru yang sedang dibangun, berasal dari DAK dari Kementerian Kesehatan. APBD kami hanya mampu membiayai kebutuhan rutin seperti gaji pegawai, listrik, dan air. Sisanya, rumah sakit harus mengelola dan mencari sumber pendanaan lain,” jelasnya.
Novan berharap pemerintah kota dapat memberikan dukungan lebih besar dalam bentuk infrastruktur dan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
“Kami sangat berharap ada dukungan lebih lanjut dalam hal infrastruktur dan sumber daya lain untuk memastikan rumah sakit ini tetap bisa memberikan pelayanan terbaik,” tutup Novan.
Dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga medis dan peningkatan fasilitas yang berkelanjutan, diharapkan Rumah Sakit MOEIS bisa terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Kota Samarinda.