Kompak.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda terus mengintensifkan upaya pengendalian inflasi melalui penyusunan peta jalan atau roadmap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk periode 2025–2027. Langkah strategis ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan capacity building yang digelar oleh Bagian Ekonomi Setda Kota Samarinda di Ruang Mangkupalas, Balai Kota Samarinda, pada Kamis (15/5/2025).
Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penyusunan roadmap sebagai bagian dari strategi jangka menengah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam menghadapi potensi tekanan inflasi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
“Kegiatan hari ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya besar kita dalam menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Roadmap ini harus bersifat realistis dan kontekstual sesuai kondisi Samarinda,” ujar Andi Harun di hadapan peserta yang terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Forkopimda, dan berbagai instansi teknis lainnya.
Ia menegaskan bahwa dokumen roadmap yang disusun tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus menjadi pedoman yang benar-benar aplikatif di lapangan. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi memerlukan konsistensi dan sinergi antarlembaga.
“Kita harus pastikan pelaksanaannya konkret. Ini bagian dari kontribusi nyata daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Samarinda, Yuyun Puspaningrum, menyampaikan bahwa draf awal roadmap pengendalian inflasi untuk tahun 2025 telah dirancang dan akan terus dimatangkan. Dokumen ini disusun sebagai instrumen evaluasi dan penguatan kelembagaan TPID, agar mampu merespons dinamika harga dan suplai barang kebutuhan pokok secara cepat dan terukur.
“Tahapan ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kapasitas TPID dan menyusun strategi konkret dalam pengendalian inflasi di lapangan,” jelas Yuyun.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi multisektor dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dengan stakeholder seperti Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pelaku usaha, hingga Satgas Pangan, akan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di tengah fluktuasi ekonomi regional maupun global.
Kegiatan ini menjadi tonggak awal yang menandai keseriusan Pemkot Samarinda dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghadapi tantangan ekonomi ke depan, serta membangun kota yang tangguh secara fiskal dan berdaya saing tinggi di era transformasi nasional. (Adv/Nsa)