Kompak.id, Samarinda – Penertiban aktivitas Pasar Subuh yang berlangsung di Gang 3 Jalan Yos Sudarso, Jumat (9/5/2025), berlangsung tidak sepenuhnya mulus. Ketegangan sempat terjadi antara aparat penertiban dan sejumlah pedagang yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Meski operasi tetap berjalan sesuai rencana, insiden ini mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyampaikan keprihatinannya dan meminta pemerintah kota untuk mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dalam setiap upaya penataan wilayah.
“Para pedagang ini adalah bagian dari masyarakat yang tengah berjuang untuk hidup. Mereka bukan musuh. Karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih berempati,” ujarnya.
Sani menilai bahwa tindakan yang bersifat represif justru bisa memperburuk situasi dan menimbulkan luka sosial di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya kehadiran aparat yang tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga memahami kondisi psikologis warga yang berhadapan langsung dengan dampak kebijakan.
Menurutnya, penertiban seharusnya diawali dengan komunikasi terbuka antara pemerintah dan para pedagang. Dialog yang jujur dan inklusif dinilai sebagai kunci untuk menciptakan solusi yang tidak merugikan pihak manapun.
“Kalau tidak ada ruang dialog, niat baik pemerintah akan sulit dimengerti. Duduk bersama, cari jalan tengah itu yang dibutuhkan,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan para petugas untuk senantiasa menjaga sikap dan memperlakukan warga dengan hormat. Ia mengajak mereka untuk menempatkan diri seolah berada di posisi para pedagang.
“Bayangkan kalau itu adalah orang tua, saudara, atau anak Anda sendiri. Jangan kasar. Kalau ada satu pedagang saja yang merasa tersakiti, saya sebagai wakil mereka ikut merasakannya,” katanya dengan nada tegas.
Sani berharap peristiwa ini menjadi refleksi bagi pemerintah daerah agar penataan kota tidak hanya berorientasi pada keteraturan fisik, tetapi juga dilandasi dengan kepekaan sosial dan semangat dialog. (Adv)